Bongkar Manipulasi Anggaran, Dukungan Publik Jadi Kekuatan Ahok

SALAH SATU DUKUNGAN TERHADAP AHOK,MARAK LEWAT SITUS SOSIAL MEDIA.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjuang keras membongkar dugaan penyimpangan anggaran pengadaan perangkat penyedia daya listrik (uninterruptible power supply/UPS). Dukungan publik yang besar dianggap bisa menjadi kekuatan Ahok di tengah tekanan politik melalui angket DPRD DKI.

"Dukungan publik yang luas terhadap Ahok jadi kekuatan tersendiri bagi Ahok. Apalagi di tengah rendahnya kepercayaan publik kepada partai," ujar Arya Fernandes, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin (2/3/2015).

Apalagi Ahok sudah melaporkan dugaan penyimpangan anggaran UPS pada tahun 2014 termasuk dana siluman di APBD DKI ke KPK pada Jumat (27/2) lalu. Bila KPK menindaklanjuti dengan temuan awal adanya indikasi tindak pidana korupsi, maka DPRD DKI akan mendapat sorotan negatif.

"Bila nanti temuan KPK menunjukkan ada permainan dalam pembahasan RAPBD tentu akan menampar keras wajah parlemen DKI," imbuhnya.

Memang diakui Arya, tidak adanya dukungan politik di DPRD membuat Ahok kesulitan menghadapi angket yang digulirkan politikus Kebon Sirih. Tapi lagi-lagi Ahok harus tetap berjalan lurus, membongkar dugaan kongkalikong anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Saya kira hubungan Ahok vs DPRD memasuki episode baru, bulat lonjongnya hubungan mereka akan ditentukan oleh hasil angket dan tindak lanjut dari laporan Ahok ke KPK," sambung dia.

Dukungan publik kepada Ahok ditunjukkan dalam aksi pada car free day Minggu (1/3). Ada sejumlah aksi gerakan dukungan terhadap Ahok yang bisa dilihat di seputaran Bundaran HI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"KAMI ADALAH AHOK"

Di sudut-sudut jalan bahkan banyak para demonstran membawa poster atau spanduk yang mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD".

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang melakukan audit investigatif terhadap pengadaan UPS pada tahun anggaran 2014. BPKP menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan yang bisa merugikan keuangan negara.

"Untuk UPS 2014, kami sedang melakukan audit investigatif," tegas Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto saat dikonfirmasi oleh salah satu wartawan TV swasta kemaren malam..

Tim BPKP lanjut Bonny masih mengumpulkan data termasuk dokumen terkait kontrak. "Juga permintaan keterangan pihak terkait," sambungnya menolak merinci pihak yang dimaksud.

Nah,bagaimana menurut para pembaca sekalian ...?

Yang jelas sudah saat nya bangsa ini harus bangun, dan kita harus mulai membuka mata dan memberanikan diri untuk menyuarakan dukungan kita terhadap apa yang semestinya kita patut untuk dukung,karena semua akan kembali dari kita, dan untuk kita.

Artikel Lain : Jokowi Di Buli , Nasihat Prabowo untuk Jokowi